nusakini.com--Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang berakuntabilitas. Seluruh anggota BPDPKS juga diharapkan untuk terus meningkatkan ketaatan serta kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya kepada negara sebagai wajib pajak. 

• Staf Ahli Menkeu: Jumlah peserta PPS Tunjukkan Peningkatan
• Indonesia Siap Melaksanakan Kesepakatan Dua Pilar Prinsip Perpajakan Internasional
• Kenaikan Tarif PPN Jaga Momentum Penerimaan Negara
• Jasa Keagamaan Tetap Bebas PPN
• Inilah 14 Aturan Turunan UU HPP

Saat acara Pertemuan Sawit Nasional Indonesia 2017 di Jakarta, pada Kamis (02/02), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak lupa mengingatkan para pelaku industri kelapa sawit untuk turut serta mengikuti program tax amnesty yang akan segera berakhir dalam waktu dua bulan. Menurutnya, program ini merupakan bentuk kontribusi pada penerimaan pajak. 

Para pelaku industri diingatkan untuk melihat kembali laporan keuangan dan memastikan tidak ada aset yang belum dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. “Kalau mengundang saya, berarti siap-siap saya ingatkan untuk membayar pajak yang baik,” canda Menkeu. (p/ab)